AD/ART

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)
IKATAN ALUMNI SIPIL UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA
(IASTAR)

Pembukaan

Untuk menghimpun alumni Teknik Sipil Universitas Tarumanagara yang tersebar di seluruh Indonesia dan diluar negeri, perlu dibentuk wadah organisasi yang memungkinkan alumni dapat saling berkomunikasi, memelihara, dan mempererat hubungan antara alumni dengan alumni, dan antara alumni dengan almamaternya.

Berkat anugerah dan rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, didorong oleh keinginan luhur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, disertai rasa tanggung jawab dan penuh kesadaran atas peranan alumni pada umumnya, maka secara resmi pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 di gedung L lantai 5 Universitas Tarumanagara, disegarkan kembali pembentukan Ikatan Alumni Sipil Universitas Tarumanagara (IASTAR) sebagai wadah kerjasama, forum konsultasi, dan sarana komunikasi seluruh alumni.

Sebagai pedoman dasar bagi anggota IASTAR maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IASTAR sebagai berikut.

BAB I

Nama, Asas, dan Sifat

Pasal 1

Organisasi ini bernama Ikatan Alumni Sipil Universitas Tarumanagara yang selanjutnya disingkat IASTAR.

Pasal 2

IASTAR berasaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 3

IASTAR bersifat terbuka, kekeluargaan, keilmuan, dan kemasyarakatan.

BAB II

Kedudukan, Bentuk, dan Waktu

Pasal 4

IASTAR berkedudukan di Jakarta.

Pasal 5

Organisasi ini merupakan wadah kerja sama alumni jurusan teknik sipil Universitas Tarumanagara untuk memajukan dan mengembangkan ilmu dalam kerangka kepentingan alumni, almamater, pembangunan nasional, dan kemanusiaan.

Pasal 6

IASTAR diresmikan kembali di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2013, untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

BAB III 

Tujuan dan Kegiatan

Pasal 7

IASTAR bertujuan sebagai berikut.

(1)  Memelihara dan mempererat hubungan kekeluargaan antar anggota.

(2)  Membantu berbagai kepentingan alumni sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

(3)  Berpartisipasi dalam upaya pengembangan almamater.

(4)  Menciptakan forum komunikasi dan sumbang saran berbagai masalah konstruksi teknik   sipil khususnya dan pembangunan pendidikan bangsa pada umumnya.

(5)  Berpartisipasi secara nyata dalam upaya pengembangan pendidikan teknik sipil pada khususnya dan pembangunan pendidikan bangsa pada umumnya.

Pasal 8

IASTAR menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut.

(1)  Melaksanakan pengabdian dan pemberdayaan alumni serta pengembangan almamater.

(2) Meningkatkan kualitas pendidikan teknik sipil dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknik sipil di kalangan alumni dan masyarakat.

(3) Bekerja sama dengan semua pihak untuk mencapai tujuan organisasi.

(4) Memperkokoh hubungan kekeluargaan antar alumni dan alumni dengan almamater.

(5)  Mengoptimalkan peran alumni dalam rangka pengembangan almamater.

BAB IV

Lambang

Pasal 9

Lambang IASTAR adalah tulisan IASTAR itu sendiri dengan lambang Universitas  Tarumanagara disebelahnya.

BAB V

Keanggotaan

Pasal 10

Anggota IASTAR terdiri dari sebagai berikut.

(1)  Anggota Biasa

(2)  Anggota Luar Biasa

(3)  Anggota Kehormatan

Hak dan Kewajiban 

Pasal 11

(1)  Setiap anggota biasa mempunyai hak:

a.   memilih dan dipilih sebagai pengurus;

b.   mengikuti seluruh kegiatan organisasi; dan

c.   menyatakan pendapat.

(2) Anggota luar biasa dan anggota kehormatan tidak mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai pengurus.

(3) Setiap anggota mempunyai kewajiban menjaga dan menjunjung tinggi nama baik almamater dan organisasi.

(4) Setiap anggota wajib menjunjung tinggi asas dan tujuan serta mentaati segala ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Hak keanggotaan hilang disebabkan:

(1) meninggal dunia;

(2)  atas permintaan sendiri; dan

(3)  diberhentikan karena telah melakukan pelanggaran terhadap AD dan ART organisasi.

(4)  melanggar hukum di wilayah NKRI dengan tuntutan pidana maksimal di atas 5 tahun penjara.

BAB VI

Organisasi dan Pengurus 

Pasal 13

Organisasi IASTAR terdiri dari:

(1) Organisasi Pusat

(2) Organisasi Wilayah

Pasal 14 

Pengurus Pusat berkedudukan di Jakarta dan terdiri dari alumni teknik sipil Universitas Tarumanagara serta anggota di luar itu yang disepakati melalui musyawarah anggota IASTAR.

Pasal 15

(1)  Pengurus Wilayah dapat berkedudukan di kota/kabupaten/propinsi dan  bersifat koordinatif.

(2)   Jumlah keanggotaan minimal 10 orang

BAB VII

Sumber Pendanaan

Pasal 16

Sumber pendanaan IASTAR diperoleh dari:

(1) Iuran Anggota ;

(2) Sumbangan sah yang tidak mengikat; dan

(3) Usaha-usaha lain yang sah.

BAB VIII

Musyawarah Nasional

Pasal 17

(1) Kekuasaan tertinggi organisasi berada di Musyawarah Nasional yang disingkat Munas.

(2) Musyawarah Nasional diadakan tiga tahun sekali.

(3) Musyawarah Nasional diselenggarakan dan diatur dengan suatu Keputusan Pengurus Pusat dan berkoordinasi dengan pengurus wilayah serta tidak menyimpang dari ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.

Pasal 18

Musyawarah Nasional Istimewa diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya  dua pertiga dari jumlah pengurus wilayah.

Pasal 19

Musyawarah Wilayah

Musyawarah Wilayah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun.

BAB IX

Pembubaran Organisasi 

Pasal 20

(1) IASTAR hanya dapat dibubarkan dalam Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu dan mendapat persetujuan dua pertiga dari peserta Munas.

(2) Jika IASTAR bubar, segala kekayaan kalau ada akan menjadi milik jurusan teknik sipil Universitas Tarumanagara Jakarta.

BAB X

Penutup

Pasal 21

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga IASTAR

ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN ALUMNI SIPIL UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA

(IASTAR)

BAB I

Keanggotaan
Pasal 1

(1) Anggota biasa adalah seluruh alumni yang pernah mengikuti kuliah di fakultas teknik sipil Universitas Tarumanagara Jakarta baik yang berhasil lulus atau yang tidak lulus dan  pernah memiliki nomor induk mahasiswa (NIM).

(2) Anggota luar biasa adalah alumni Perguruan Tinggi selain dari jurusan teknik sipil Universitas Tarumanagara Jakarta yang keanggotaannya disahkan oleh Pengurus Pusat.

(3) Anggota kehormatan adalah seseorang yang berjasa terhadap IASTAR dan jurusan teknik sipil Universitas Tarumanagara Jakarta yang keanggotaannya disahkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 2

Kartu Tanda Anggota (KTA) dapat diberikan kepada anggota IASTAR..

Pasal 3

(1) Keputusan pencabutan hak dan pemberhentiannya terhadap anggota yang bersangkutan, merupakan wewenang Pengurus Pusat.

(2) Bagi Anggota yang terkena pencabutan hak dan pemberhentian sebagaimana ayat 1 pasal ini, berhak mengajukan banding/pembelaan dalam Musyawah Nasional.

BAB II

Susunan Organisasi dan Pengurus 

Pasal 4

Pengurus Pusat merupakan badan eksekutif tertinggi organisasi berkedudukan di Surabaya dan bertugas sebagai berikut.

(1)  Memimpin jalannya organisasi.

(2)  Mewujudkan tujuan dan usaha organisasi.

(3) Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(4)  Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Musyawarah Nasional IASTAR.

Pasal 5 

Pengurus Wilayah merupakan badan eksekutif yang berkedudukan di Kota/Kabupaten/Lembaga dan bertugas sebagai berikut.

(1) Berkoordinasi dengan pengurus pusat dalam penyelenggaraan kegiatan di wilayah

(2) Melaksanakan program kerja IASTAR di wilayah.

(3) Segala aktivitas dan kebijakan pengurus di wilayah tidak boleh bertentangan dengan AD/ART IASTAR.

(4) Pengurus Wilayah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota di akhir masa kepengurusan.

Pasal 6

Susunan Pengurus Pusat terdiri dari:

-     Dewan Penasihat yang terdiri dari:

Ketua dan enam anggota

-     Dewan Pengurus yang terdiri dari:

Ketua Umum

Sekretaris

Bendahara I

Bendahara II

Departemen Keanggotaan

Departemen Usaha dan Dana

Departemen Acara dan Humas

Pasal 7

Susunan Pengurus Wilayah terdiri dari:

            Dewan Pengurus yang terdiri dari:

            Ketua, Sekretaris dan Bendahara

BAB II

Pemilihan Pengurus Pusat dan Wilayah

Pasal 8

(1) Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat IASTAR dilakukan dalam Sidang Pleno Musyawarah Nasional untuk masa jabatan tiga tahun.

(2) Tata cara pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat IASTAR dilakukan melalui formatur yang jumlah dan keanggotaannya diatur dalam peraturan tersendiri dan diputuskan dalam Sidang Pleno Musyawah Nasional IASTAR.

(3) Ketua Umum Pengurus Pusat IASTAR terpilih selanjutnya membentuk kepengurusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Ketua Pengurus Wilayah dipilih anggota dalam Musyawarah Wilayah untuk masa jabatan tiga tahun.

(2)  Tata cara pemilihan Ketua dilakukan melalui formatur yang jumlah dan keanggotaannya diatur dalam peraturan tersendiri dan diputuskan dalam Sidang Pleno Musyawarah Wilayah.

(3) Ketua Pengurus Wilayah terpilih selanjutnya membentuk kepengurusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4)  Pengurus wilayah disyahkan oleh Pengurus Pusat IASTAR.

BAB III

Keuangan 

Pasal 10

 (1) Tiap anggota diwajibkan membayar uang keanggotaan sekali selama menjadi anggota.

(2) Jumlah besaran uang keanggotaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Pengurus IASTAR dengan dukungan penuh para anggota berhak mencari dana melalui kegiatan-kegiatan yang didukung oleh pihak lain.

(3) Penggunaan uang keanggotaan diatur berdasarkan keputusan Pengurus Pusat IASTAR dan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan kepada semua anggota minimal sekali dalam tiga bulan.

Musyawarah Nasional 

Pasal 11

(1) Musyawarah Nasional (Munas) IASTAR diatur sebagai berikut.

(a) Munas diselenggarakan tiap tiga tahun sekali di tempat yang telah ditentukan oleh Munas sebelumnya.

(b) Munas diikuti Pengurus Pusat dan dua orang perwakilan per Pengurus Wilayah.

(c) Penyelenggara Munas adalah Pengurus Pusat dengan membentuk panitia Munas.

(d) Susunan acara dan tata tertib Munas ditetapkan dalam Munas.

(e)  Munas diikuti oleh peserta biasa dan peserta peninjau.

(f) Peserta biasa adalah peserta yang berasal dari Pengurus Pusat dan perwakilan Pengurus Wilayah.

(g) Peserta peninjau adalah peserta Munas yang diundang oleh Pengurus Pusat.

(h) Peserta biasa memiliki hak mengeluarkan pendapat, hak suara untuk dipilih dan memilih dalam proses pemilihan Pengurus Pusat.

(i)  Peserta peninjau memiliki hak mengeluarkan pendapat tetapi tidak memiliki hak suara untuk dipilih dan memilih dalam proses pemilihan pengurus pusat.

(j)  Keputusan Munas dinyatakan sah apabila disetujui oleh setengah ditambah satu dari seluruh peserta Munas.

(2) Musyawarah Wilayah (Muswil) diatur sebagai berikut.

(a) Muswil diselenggarakan tiap tiga tahun sekali di tempat yang telah ditentukan.

(b) Muswil bertugas membahas dan mengevaluasi pertanggung-jawaban pengurus wilayah, menetapkan program kerja wilayah, dan memilih pengurus wilayah melalui formatur.

(c)  Peserta Muswil adalah pengurus wilayah dan anggota.

(d) Susunan acara dan tata tertib Muswil ditetapkan dalam Muswil.

Rapat Kerja Nasional

Pasal 12

(1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) diselenggarakan setahun sekali setelah Munas.

(2) Rapat Kerja Nasional bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan mengadakan perbaikan dan penyempurnaan jika dipandang perlu.

(3) Rapat Kerja Nasional dapat pula mengambil keputusan-keputusan yang dipandang penting untuk kelancaran dan kepentingan organisasi.

BAB VI

Penutup

 

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur oleh Pengurus Pusat dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

 Pasal 14

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dianggap sah setelah disetujui lewat Munas oleh Pembina dan Pengurus serta mayoritas anggota IASTAR dan diterbitkan ke web IASTAR.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s